Ketika akhirnya bambu terakhir benteng kayu Pulosari ludes terbakar api Balatentara Banten, tuntas sudah institusi politik Sunda terakhir – belasan tahun setelah suwungnya ibukota Pakuan.
Sejak itu, seperti diceritakan dalam tradisi lisan : Pajajaran Ngahiyang dan rakyatnya “berdiaspora” ke-empat arah setelah ribuan tahun kekuasaannya mendominasi separuh Nusa Jawa. Pakuan baru ditemukan kembali 100 tahun kemudian oleh ekspedisi Scipio, dan narasi romantisme kemudian menyeruak dari balik rimbun belantara.
Rakyat Sunda selalu terkenang tanah airnya yang hilang, yang disebut Pajajaran, kata seorang peneliti Belanda. Konon, alasan itupula yang mendorong Ki Tanu membangun pemukiman awal di daerah Bogor.
Para peneliti Belanda tidak tahu sepenuhnya, bahwa kenangan rakyat Sunda terhadap Pajajaran sebenarnya didampingi juga oleh keyakinan mereka terhadap kebangkitannya. Dalam tradisi uga diceritakan bahwa institusi politik Pajajaran akan muncul kembali di masa depan, dan entah seperti apa bentuk politiknya namun diberitakan mengambil nama Pajajaran Anyar.
Tentu saja ada persepsi yang berbeda antara kita dengan masyarakat dulu tentang konsep Pajajaran Anyar. Tapi pada intinya adalah kebangkitan institusi politik Sunda. Dan institusi tersebut sudah pasti dipimpin orang Sunda. Tradisi lisan dengan tegas mengawetkan harapan dan pentingnya kepemimpinan politik bagi Bangsa Sunda untuk bangkit dari keterpurukannya.
Kerinduan Urang Sunda kepada eksistensi mandiri dalam lingkup politik yang integral menyeruak secara massif di era revolusi. Sejarah bilang, Negara Pasunda adalah alat Belanda memecah perjuangan bangsa. Mungkin seperti itu, tetapi dari sisi lain kita juga melihat bahwa hal itu adalah sebuah upaya serius Urang Sunda (baca : elite Sunda) untuk merealisasikan lagi hegemoni klasik mereka di tengah perubahan jaman yang sulit dibendung.
Mereka ingin eksistensi Politik Sunda tetap ada dan punya daya. Saat itu mungkin bisa dibilang, tokoh-tokoh Sunda masih “selevel” dengan tokoh-tokoh besar lain di negeri ini .Tapi akhirnya kita melihat, mungkin dengan sedikit keki, bahwa pada fase selanjutnya saat bangsa ini menggelorakan pembangunan modern yang konon disertai pula dengan sentuhan apik Jawanisasi maka munculah persepsi sampingan bahwa ada upaya menenggelamkan pula “potensi Kasundaan”, baik potensi ketokohan orang-orangnya, budayanya, ataupun – ini yang paling sering dibicarakan “ sejarahnya.
Yap, saya masih menyimpan rasa heran ketika pada masa ORBA, Sejarah Jawa begitu solid baik urutan kerajaan dan raja-rajanya, detail peristiwanya dan juga tahun-tahunnya, maka Sejarah Sunda hanya diwakili oleh eksistensi samar Tarumanagara – itupun mungkin hanya mendapat separo halaman dalam buku sejarah.
Ingat, saat itu Pecandian Batujaya acan kaboleker ciga kiwari.
Di era digital seperti sekarang, kalangan tradisional Sunda masih meyakini adanya kepemimpinan politik Sunda berdasarkan tradisi uga. Oleh sebab itu di sebagian kalangan, hadirnya pemimpin urang Sunda selalu dirindukan.
Alasannya sendiri sebetulnya cukup membingungkan karena posisi Urang Sunda berbeda dengan Suku Alawith di Suria ataupun Sunni di Irak, di mana posisi presiden sangat krusial karena menentukan hidup mati mereka.
Sederhananya, kebutuhan presiden Sunda belum bermuara pada tingkat urgensi yang sangat kritis, tetapi mungkin lebih karena dorongan eksistensi kesejarahan.
Dan Impian orang Sunda terhadap kepemimpinan politik tertinggi tersebut bisa jadi berakar dari tradisi primordialisme purbanya sebagaimana termaktub dalam banyak sebaran tradisi lisan. Dan mengingat bentuk tertinggi kepemimpinan politik dewasa ini adalah presiden maka kerinduan itu akhirnya bermuara pada besarnya harapan ada orang Sunda jadi presiden.
Sayangnya, karena akar dari keyakinan kepemimpinan politik itu adalah tradisi uga maka sifatnya cenderung bercorak kosmologis : pemimpin tersebut dilahirkan oleh jaman, mucunghul lamun geus waktuna, dan mengambil peran berupa Budak Angon yang barangkali serupa Imam Mahdi dalam tradisi Samawi karena sama-sama diberitakan hadir untuk membantu golongan yang sedang terkena bencana.
Tapi pesan menariknya, “Sang Mesiah Sunda” tersebut digambarkan bukan pejuang tunggal tetapi melibatkan sebuah gerbong orang-orang pilihan termasuk di Budak Janggotan.
Artinya, dalam tafsir simbolis ke-kinian, perjuangan menjadikan orang Sunda sebagai presiden tidak bisa diberikan begitu saja pada mekanisme politik biasa, misal aturan parpol, tetapi harus melalui proses politik integral yang melibatkan banyak orang Sunda sendiri.
Di sinilah pentingnya ada konsesus untuk merumuskan cita-cita politik Sunda dan langkah-langkah perjuangannya.
Singkatnya, cita-cita politik Sunda untuk meraih posisi presiden (atau raja) bukan sebatas rumusan strategis urang Sunda kiwari akibat munculnya kegelisahan di era modern, tetapi bisa jadi memiliki akar sejarah yang sangat jauh terentang ke masa ratusan tahun silam sebagai akibat runtuhnya institusi tunggal dunia politik mereka.
Dengan demikian, meraih posisi presiden adalah bagian dari tanggung jawab Urang Sunda terhadap sejarahnya. Dan upaya untuk mewujudkan cita-cita politik politik tersebut perlu diimbangi dengan wawasan kesejarahan sebagai basis ideologinya. Sejarah Tak Pernah Mati.
