Kerusuhan Karawang 1677 Dalam Catatan Literasi
Karawang dalam ingatan sejarah lokal kerap hadir bukan hanya sebagai wilayah agraris di pesisir utara Jawa Barat, tetapi juga sebagai ruang perebutan kuasa yang sarat konflik, intrik, dan fragmentasi politik. Kisah tentang kerusuhan yang pecah pasca kematian Adipati Singaperbangsa menggambarkan bagaimana rapuhnya tatanan kekuasaan lokal ketika pusat otoritas melemah dan berbagai kepentingan saling bertabrakan. Dalam tradisi tutur dan naskah lokal, peristiwa ini bukan sekadar tragedi politik, melainkan cermin dari dinamika sosial-budaya Karawang pada masa peralihan kekuasaan antara pengaruh Kesultanan Mataram, kekuatan lokal Priangan, serta ekspansi kolonial VOC dari Batavia.
Tokoh Tumenggung Jaya Perkasa, yang disebut berasal dari Mataram dan menjabat sebagai syahbandar di Pelabuhan Pataruman Tunggakjati, menjadi pusat kecurigaan setelah dituding sebagai pembunuh Bupati Singaperbangsa. Namun pelariannya ke Kandanghaur justru memperkeruh keadaan, karena absennya pelaku utama membuka ruang spekulasi liar. Tuduhan pun menyebar ke berbagai tokoh penting lintas wilayah dan afiliasi, mulai dari Arya Wirasaba, Tumenggung Wirabaya, hingga tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan trah Sukapura dan Demak. Bahkan nama Wangsananga, yang disebut sebagai pengikut Trunojoyo, ikut terseret dalam pusaran tuduhan sebagai pelaku penyerangan pendopo kadipaten dan pemenggalan sang bupati.
Situasi ini menunjukkan pola klasik konflik kekuasaan di Jawa abad ke-17: ketika struktur politik tidak lagi solid, legitimasi menjadi cair dan mudah diperebutkan. Sejarawan seperti M.C. Ricklefs dalam kajiannya tentang Jawa awal modern menegaskan bahwa periode ini ditandai oleh fragmentasi kekuasaan lokal akibat tekanan eksternal dan konflik internal. Karawang, yang secara geografis strategis sebagai jalur penghubung antara Batavia, Priangan, dan wilayah pesisir, menjadi titik rawan yang mudah diperebutkan.
Ketegangan semakin meningkat ketika kekuatan luar mulai masuk secara bersamaan. Pasukan dari Sumedang di bawah Rangga Gempol menyerbu melalui Ciparage, sementara serdadu Kompeni dari arah Cabangbungin menguasai wilayah Kertalaya di Cibuaya-Jayakerta. Di sisi lain, gerilyawan Banten bergerak dari selatan Pangkalan menuju Telukjambe dan wilayah dataran yang kini dikenal sebagai Bekasi. Kondisi ini mencerminkan bagaimana Karawang menjadi arena kontestasi berbagai kekuatan regional, termasuk sisa-sisa pengaruh Kesultanan Banten yang pada masa itu juga tengah berkonflik dengan VOC.
Kekuatan Ukur Priangan yang didukung Mataram tidak mampu berbuat banyak, memperlihatkan melemahnya kontrol pusat terhadap daerah. Hal ini sejalan dengan catatan kolonial Belanda yang menyebutkan bahwa wilayah-wilayah pesisir utara Jawa sering kali berada dalam kondisi “tidak stabil” akibat perlawanan lokal dan rivalitas elite. Bahkan seorang penjelajah asing seperti FH. Muller, yang disebut sebagai orang Eropa pertama yang mencoba memahami Karawang, dilaporkan menyerah dan menyatakan bahwa wilayah ini “tidak bisa ditangani”, sebuah gambaran tentang kompleksitas sosial-politik yang sulit dipahami oleh outsider.
Di tengah kekacauan tersebut, ancaman lain juga datang dari laut. Perompak Makassar masih aktif di perairan utara Jawa, memanfaatkan lemahnya pertahanan lokal. Strategi pertahanan sebelumnya yang dirancang oleh Ngabehi Wisantaka pun runtuh akibat perpecahan internal. Dalam konteks sejarah maritim Nusantara, aktivitas perompakan ini bukan hal baru, terutama setelah jatuhnya Makassar ke tangan VOC pada 1669, yang menyebabkan diaspora pelaut dan pejuang Makassar ke berbagai wilayah, termasuk pesisir Jawa.
Karawang juga menjadi tempat pelarian bagi berbagai kelompok dari Mataram, Batavia, dan Priangan, menambah kompleksitas sosial yang sudah rapuh. Di Nagarajati Pangkalan, para pengikut Pangeran Anom Wirasuta—dipimpin oleh Singaderpa, Suriadipati, dan Indrajaya—bersiap menuntut balas atas kematian Singaperbangsa. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga emosional dan berbasis loyalitas kekerabatan, yang dalam budaya Jawa dikenal sebagai bagian dari ikatan trah dan kehormatan.
Wilayah-wilayah seperti Udug-udug, Waringinpitu (Hadiarsa), Parung Naroktok, Parakansapi, Gedong Waringin, Jatinagara Tegalwaru hingga Tanjungpura pun menjadi ajang perebutan pengaruh oleh pihak asing dan sekutunya. Dalam perspektif budaya, kondisi ini mencerminkan bagaimana ruang lokal tidak hanya dipahami sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai arena simbolik tempat identitas, kekuasaan, dan legitimasi dipertaruhkan.
Dengan demikian, kerusuhan Karawang bukan sekadar episode kekacauan, melainkan bagian dari narasi besar tentang perubahan sosial-politik di Jawa pada masa transisi kekuasaan. Ia memperlihatkan bagaimana interaksi antara kekuatan lokal, kerajaan besar, dan kolonialisme membentuk dinamika yang kompleks, sekaligus meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif masyarakat Karawang hingga hari ini.