Dalam tuturan tradisi pantun Sunda, tersimpan kisah getir tentang masa ketika orang Sunda pecahan Pajajaran berada dalam posisi yang sangat lemah secara politik.
Pada masa itu, mereka pernah disebut sebagai Bangsa Palawaga—sebutan yang secara harfiah mengandung makna penghinaan, disamakan dengan kera atau monyet. Sebuah label yang tidak hanya merendahkan martabat, tetapi juga mencerminkan ketidakberdayaan suatu kelompok ketika berhadapan dengan kekuasaan yang dominan.
Penyebutnya adalah para pemeluk Islam dari Mataram dan Sumedang.
Sebutan tersebut bukan lahir dari realitas kehidupan masyarakat Sunda yang hidup liar, tinggal di hutan, telanjang, atau menjalani kehidupan primitif seperti yang sering diasosiasikan dengan hewan. Justru sebaliknya, ia merupakan konstruksi sosial-politik yang muncul dari relasi kuasa.
Dalam sejarah, pihak yang menang perang atau yang memegang kendali kekuasaan sering kali memiliki kebebasan untuk membentuk narasi, termasuk memberi label kepada pihak yang kalah. Label itu kemudian diwariskan, diulang, dan dalam banyak kasus, diterima sebagai bagian dari “kebenaran” sejarah.
Di sinilah pentingnya membaca ulang tradisi lisan seperti pantun, bukan hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai dokumen budaya yang menyimpan memori kolektif. Di balik ungkapan-ungkapan yang tampak sederhana, terselip refleksi mendalam tentang luka sejarah, tentang bagaimana identitas suatu bangsa pernah direduksi sedemikian rupa oleh dominasi politik pihak lain.
Kisah tentang sebutan Bangsa Palawaga menjadi pengingat bahwa kekalahan politik tidak hanya berdampak pada hilangnya kekuasaan, tetapi juga pada penghancuran citra diri. Ketika suatu kelompok tidak memiliki daya tawar politik, mereka tidak hanya kehilangan kendali atas wilayah dan pemerintahan, tetapi juga atas cara mereka didefinisikan dalam sejarah.
Oleh karena itu, gerakan Kasundaan yang cenderung menjauh dari ranah politik sebaiknya tidak menutup mata terhadap pelajaran sejarah ini. Apolitisme mungkin terasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi sejarah menunjukkan bahwa ketidakberdayaan politik dapat membuka ruang bagi pihak lain untuk mendefinisikan, bahkan merendahkan, identitas suatu bangsa.
Politik, dalam pengertian yang luas, bukan semata soal kekuasaan, tetapi juga tentang kemampuan menjaga martabat, menentukan arah, dan mempertahankan narasi diri.
Dengan memahami kembali kisah-kisah seperti ini, masyarakat Sunda dapat melihat bahwa menjaga budaya tidak cukup hanya melalui pelestarian bahasa, seni, dan tradisi, tetapi juga melalui kesadaran akan pentingnya posisi dalam struktur kekuasaan.
Sebab pada akhirnya, siapa yang berkuasa sering kali menjadi penentu cerita—dan tanpa kesadaran politik, sebuah bangsa berisiko hanya menjadi objek dalam kisah yang ditulis oleh orang lain.
