Diskusi Kokolot Karawang Suarakan Keresahan Budaya

Awal tahun 2012 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kesadaran budaya di Karawang. Dalam sebuah pertemuan yang mempertemukan sejumlah tokoh budaya lokal seperti H. Suwanda, Darsono, H. Ahmad Gojali, H. Cici, H. Nurdin, H. Walim, Bah Cahrum, hingga Kang Gun, tersampaikan kegelisahan yang sama: bagaimana menjaga, merawat, dan mengangkat kembali kebesaran Karawang dalam aspek seni, budaya, dan sejarah agar tidak hilang ditelan zaman. Diskusi tersebut bukan sekadar nostalgia, melainkan panggilan tanggung jawab lintas generasi untuk memastikan bahwa identitas kultural Karawang tetap hidup dan diwariskan.

Karawang sendiri memiliki posisi penting dalam peta sejarah dan kebudayaan di Jawa Barat. Selain dikenal sebagai lumbung padi nasional, wilayah ini juga menyimpan kekayaan seni tradisional yang beragam. Kesenian seperti Ketuk Tilu dan Jaipongan memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat Karawang dan sekitarnya. Bahkan, Jaipongan yang berkembang pesat sejak era 1970-an, tidak bisa dilepaskan dari transformasi seni rakyat seperti Ketuk Tilu yang telah lebih dahulu hidup di tengah masyarakat agraris. Oleh karena itu, keinginan H. Suwanda untuk mengajukan pengakuan hak intelektual atas karya seni tersebut menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks perlindungan warisan budaya tak benda yang kini juga menjadi perhatian UNESCO.

Di sisi lain, Darsono sebagai ketua gabungan budayawan Cilamaya mengingatkan bahwa wilayah pesisir Karawang memiliki dinamika budaya yang khas dan tidak boleh dipinggirkan. Pesisir utara Jawa sejak lama menjadi jalur pertemuan budaya, perdagangan, dan penyebaran agama, sehingga melahirkan ekspresi seni yang unik. Mengabaikan kawasan ini sama halnya dengan menghapus sebagian identitas Karawang itu sendiri.

Hal serupa juga ditegaskan oleh H. Cici yang menyoroti pentingnya membuka kembali lembar sejarah Cikampek sebagai pusat pergerakan Islam di Asia pada dekade 1930-an. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi titik temu tokoh-tokoh pergerakan dan jaringan dakwah internasional, meskipun belum banyak terdokumentasi secara luas dalam narasi sejarah nasional. Upaya membuka kembali sejarah ini menjadi penting agar generasi muda memahami bahwa daerah mereka memiliki kontribusi besar dalam pergerakan intelektual dan spiritual di masa lalu.

Kegelisahan lain datang dari H. Ahmad Gozali yang mengusulkan pengembalian nama Tanjung Mekar menjadi Tanjung Pura. Pergantian nama tanpa pertimbangan historis, menurutnya, dapat memutus kesinambungan identitas dan memudarkan ingatan kolektif masyarakat. Dalam kajian toponimi, nama tempat bukan sekadar penanda geografis, melainkan juga arsip sejarah yang hidup.

Sementara itu, H. Walim menyoroti pentingnya perlindungan situs-situs arkeologi di kawasan Kuta. Data dari berbagai penelitian arkeologi di Jawa Barat menunjukkan bahwa banyak situs lokal yang belum mendapatkan perlindungan memadai, sehingga rentan terhadap kerusakan maupun alih fungsi lahan. Upaya pelestarian ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Dalam ranah sosial, H. Nurdin mengingatkan bahwa generasi Karawang tidak boleh terus terjebak dalam dendam sejarah. Narasi sejarah yang tidak utuh sering kali memicu fragmentasi sosial. Oleh karena itu, pelurusan sejarah menjadi langkah penting untuk membangun rekonsiliasi dan identitas bersama.

Bahasa dan pendidikan juga menjadi perhatian penting. Kang Gun menegaskan bahwa bahasa Sunda harus tetap diajarkan di sekolah sebagai bagian dari identitas lokal. Hal ini sejalan dengan kebijakan pelestarian bahasa daerah yang didorong oleh pemerintah melalui kurikulum muatan lokal. Sementara itu, Kang Apep Hudaya mendorong agar seni Wayang Golek dapat masuk ke dunia pendidikan formal. Integrasi seni tradisional dalam pendidikan terbukti mampu memperkuat karakter, kreativitas, dan rasa kebangsaan generasi muda.

Selain itu, berbagai bentuk kesenian khas Karawang seperti topeng banjet, ajeng, ujungan, hingga simbol-simbol budaya seperti patung kendang ngawang-ngawang dan leuit, merupakan bagian dari khazanah budaya yang memiliki nilai estetika sekaligus filosofis. Banyak di antaranya yang kini mulai tergerus modernisasi dan kurang mendapatkan ruang apresiasi.

Kini, setelah lebih dari satu dekade berlalu, refleksi atas pertemuan tersebut menghadirkan kesadaran yang cukup getir: belum satu pun amanah besar para sesepuh itu benar-benar terwujud secara menyeluruh. Beberapa tokoh bahkan telah berpulang, meninggalkan warisan gagasan yang belum sempat direalisasikan. Tantangan ke depan tentu akan semakin kompleks, di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

Karena itu, upaya mengembalikan marwah Karawang sebagai kota seni dan budaya tidak cukup hanya dengan kebanggaan simbolik. Diperlukan gabungan rasa kareueus (kebanggaan) dengan tindakan konkret yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Ini mencakup penguatan kebijakan budaya, perlindungan hukum terhadap karya dan situs, integrasi budaya dalam pendidikan, serta pemberdayaan komunitas seniman dan budayawan lokal.

Karawang tidak kekurangan warisan budaya. Yang dibutuhkan adalah keberanian kolektif untuk merawat, menghidupkan, dan memperjuangkannya kembali agar tidak sekadar menjadi cerita masa lalu, melainkan tetap menjadi denyut kehidupan masyarakat hari ini dan masa depan.